edisiana.com – Kepala Amsakar Achmad bersama Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra menegaskan komitmennya untuk membenahi berbagai persoalan investasi di Batam. Langkah tersebut dilakukan guna mendorong terciptanya iklim investasi yang inklusif, transparan, dan semakin kompetitif.
Hal itu disampaikan Amsakar saat memberikan keterangan di hadapan Menteri Keuangan RI Purbaya di Sidang Aduan Kanal Debottlenecking Satuan Tugas P2SP di Kantor Kementerian Keuangan RI, Jumat (13/3/2026).
Ia menyatakan bahwa berbagai masukan dari pemerintah pusat akan segera ditindaklanjuti oleh BP Batam.
“Masukan dari Menteri Keuangan akan kami tindak lanjuti agar pertumbuhan investasi dan ekonomi di Batam semakin meningkat serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah,” ujar Amsakar.
Terkait persoalan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR), Amsakar menjelaskan bahwa BP Batam dalam beberapa waktu terakhir belum melakukan alokasi lahan baru.
Hal itu merupakan dampak dari kebijakan moratorium yang sempat diberlakukan sebelumnya.
Selain itu, BP Batam juga tengah melakukan pembenahan pada sistem pengelolaan lahan melalui Land Management System (LMS).
Pembaruan database tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pertanahan kepada para investor. “Selain itu, ada beberapa hal dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang perlu didetailkan kembali,” jelasnya.
Senada dengan Amsakar, Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra menyatakan bahwa pihaknya juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna menyelesaikan berbagai persoalan yang kerap menjadi keluhan pelaku usaha.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar iklim investasi di Batam semakin kondusif dan transparan.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menindaklanjuti beberapa persoalan terkait investasi. Tujuannya agar Batam dapat tumbuh pesat dan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Li Claudia.(*)
