edisiana.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menargetkan terciptanya 10 ribu tenaga kerja hijau atau green jobs pada 2030. Target tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pengembangan ekonomi hijau sekaligus meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, Misni, menyampaikan target itu di dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV) Provinsi Kepri Tahun 2026 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Rabu (18/11/2026).
Melansir Kepriprov, Misni berharap Rakorda TKDV dapat menghasilkan strategi daerah atau Rencana Aksi Daerah (RAD) Vokasi yang dilengkapi indikator serta mekanisme evaluasi pelaksanaan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan target Rencana Strategis TKDV Tahun 2030, yakni menciptakan 10 ribu tenaga kerja hijau di Kepri, dapat tercapai.
“Kami berharap melalui Rakorda TKDV ini dapat ditetapkan strategi daerah atau Rencana Aksi Daerah (RAD) Vokasi, lengkap dengan indikator dan mekanisme evaluasi pelaksanaannya. Hal ini untuk mewujudkan target Rencana Strategis TKDV Tahun 2030, yakni menciptakan 10 ribu tenaga kerja hijau di Provinsi Kepri,” ujar Misni.
Rakorda tersebut turut dihadiri Kepala Bappeda Kepri Aries Fahriandi, Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan, Pendidikan Vokasi dan Sertifikasi Kadin Kepri Junaidi.
Selain itu hadir juga perwakilan BPS Kepri, TKDV kabupaten/kota se-Kepri, Bidang Pendidikan SMK dan Pendidikan Vokasi Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, serta sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kepri.
Misni yang juga menjabat Ketua TKDV Kepri mengatakan, Rakorda bertujuan menyinergikan lembaga pendidikan vokasi, lembaga pelatihan kerja, serta dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA).
Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pengembangan green jobs atau pekerjaan hijau di Kepri.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi melalui pembentukan dan penguatan empat kelompok kerja (Pokja) TKDV Kepri.
Keempat Pokja tersebut meliputi Pokja Pendidikan Vokasi, Pokja Pelatihan Vokasi, Pokja Kerja Sama Kemitraan, serta Pokja Inovasi dan Sertifikasi.
Menurut Misni, koordinasi lintas sektor harus diikuti dengan penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi di sekolah maupun balai pelatihan. Kurikulum perlu disesuaikan dengan standar kompetensi dan kebutuhan riil pasar kerja.
“Kami juga mengharapkan adanya penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia industri, sehingga lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan mampu bersaing di dunia kerja,” tegasnya.
Pengembangan sumber daya manusia (SDM) vokasi juga perlu diarahkan sesuai potensi daerah dan kebutuhan industri di Kepri.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi manufaktur, pengelasan atau welder, pertanian, kelautan, pariwisata, hingga ekonomi hijau.
Selain peningkatan kompetensi, Misni menekankan pentingnya program pemagangan dan penyerapan tenaga kerja yang terstruktur.
Program tersebut diharapkan dapat menekan angka pengangguran sekaligus mempercepat penyerapan lulusan pendidikan vokasi, khususnya sekolah menengah kejuruan (SMK), ke dunia industri dan perusahaan.
Saat ini, Kepri memiliki 43 SMK dengan total 46.653 siswa. Sebanyak 54,93 persen jurusan SMK telah terokupasi dan mendukung 10 bidang jurusan yang dibutuhkan dalam pengembangan TKDV di perusahaan.
Di sisi lain, terdapat 605 perusahaan di Kepri yang diharapkan terus didorong untuk melakukan transisi menuju pekerjaan hijau.
“Saat ini terdapat 605 perusahaan di Provinsi Kepri yang diharapkan terus didorong untuk melakukan transisi menuju green jobs atau pekerjaan hijau,” ungkapnya.
Misni berharap Rakorda TKDV menjadi momentum untuk mempercepat transisi dunia usaha dan industri menuju ekonomi hijau.
Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kompetensi serta sertifikasi green skills bagi tenaga pendidik vokasi.
“Pemprov Kepri berharap melalui TKDV ini kita mampu memaksimalkan penciptaan 10 ribu tenaga kerja hijau yang memiliki kompetensi dan daya saing untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau pada 2030 mendatang,” pungkasnya.(maq)
