edisiana.com – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan pentingnya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fondasi utama dalam mendukung pembangunan daerah. Dalam proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp4,4 triliun, sekitar Rp2,4 triliun di antaranya ditargetkan berasal dari PAD.
Hal ini disampaikan Amsakar dalam acara Sosialisasi Optimalisasi PAD dari sektor Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang digelar di Ballroom Lantai 6, Harmoni One Hotel, Senin ini.
“Kemandirian fiskal Batam tercermin dari komposisi APBD kita, di mana lebih dari 42 persen bersumber dari PAD. Bahkan untuk proyeksi APBD 2026 sebesar Rp4,4 triliun, sekitar Rp2,4 triliun di antaranya ditopang dari PAD. Ini tentu menunjukkan bahwa Batam semakin kokoh dalam menguatkan kemandirian fiskalnya,” tutur Amsakar dikutip dari MCB.
Ia menambahkan, capaian tersebut sejalan dengan hasil Munas VII APEKSI pada Maret 2025 lalu di Surabaya, di mana Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyebut Batam sebagai salah satu dari sembilan daerah dengan kemandirian fiskal terkuat di Indonesia.
Dalam sambutannya, Amsakar juga menekankan bahwa penguatan PAD tidak terlepas dari peran aktif seluruh elemen, termasuk aparatur dan pemangku kepentingan, dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak dan retribusi daerah.
“Acara ini penting agar kita memiliki pemahaman yang sama. Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan. Mari kita tingkatkan kesadaran bersama,” tegasnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Raja Azmansyah, melaporkan bahwa realisasi penerimaan dari sektor PKB dan BBNKB telah mencapai 74 persen hingga saat ini. Ia optimistis target 100 persen bisa tercapai hingga akhir tahun dengan dukungan berbagai pihak.
Amsakar menutup sambutannya dengan menegaskan bahwa semakin kuat PAD Batam, semakin besar pula ruang fiskal yang bisa dimanfaatkan untuk kebijakan strategis yang menyentuh langsung masyarakat.
“Kalau PAD kita cukup kuat, maka banyak kebijakan yang bisa kita jalankan. Semuanya kembali untuk kepentingan masyarakat Batam agar pembangunan berjalan lebih cepat, merata, dan berkelanjutan,” pungkasnya.(*)
