edisiana.com – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Amsakar Achmad mendorong agar perencanaan jaringan gas (jargas) di Kota Batam disusun secara selaras dan terintegrasi dengan pengembangan kawasan permukiman, kawasan transmigrasi, serta wilayah penyangga pertumbuhan ekonomi.
Hal tersebut disampaikan Amsakar saat pertemuan BP Batam dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang membahas rencana pelaksanaan kebijakan jargas di Kota Batam, Senin, 22 Desember 2025. Pertemuan berlangsung di Marketing Center BP Batam.
“Kami mendorong perencanaan jaringan gas di Kota Batam dapat selaras dan terintegrasi dengan pengembangan kawasan permukiman, kawasan transmigrasi, serta wilayah penyangga pertumbuhan ekonomi,” ujar Amsakar.
Ia menjelaskan, kebijakan jargas tersebut telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Program ini menjadi bagian dari upaya substitusi LPG 3 kilogram sekaligus mendukung ketahanan dan efisiensi energi nasional.
Dalam kesempatan itu, Amsakar juga menyampaikan apresiasi kepada Kemenko Perekonomian atas perhatian dan inisiatif strategis dalam mendorong percepatan implementasi kebijakan jargas di Batam.
Menurutnya, integrasi jaringan gas antarwilayah dan antarsegmen pengguna—mulai dari rumah tangga, usaha kecil, hingga kawasan industri—menjadi aspek krusial dalam pengembangan jargas.
Integrasi tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi distribusi energi, tetapi juga memperkuat ketahanan energi daerah. “Sekaligus mendukung daya saing Batam sebagai pusat investasi dan industri nasional,” katanya.
Amsakar menegaskan, BP Batam bersama Pemerintah Kota Batam berkomitmen mendukung upaya integrasi jargas melalui penyelarasan kebijakan tata ruang, percepatan perizinan, serta fasilitasi pemanfaatan lahan dan infrastruktur pendukung.
Seluruh langkah tersebut, lanjutnya, tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, keselamatan, dan keberlanjutan.
“Kami juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, BP Batam, pemerintah daerah, dan BUMN agar kebijakan ini berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Batam,” tutup Amsakar.(*)
