edisiana.com – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat transformasi digital sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Digitalisasi tidak hanya difokuskan pada pemanfaatan teknologi informasi, tetapi juga diarahkan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, mengatakan digitalisasi kini menjadi fondasi dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga optimalisasi penerimaan daerah.
Menurut dia, setiap kebijakan yang diambil Pemko Batam disusun berdasarkan data yang akurat, tervalidasi, dan terintegrasi. Data tersebut tidak hanya bersumber dari perangkat daerah, tetapi juga dihimpun melalui aspirasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan, hingga organisasi perangkat daerah.
“Kami meyakini pembangunan yang baik harus dimulai dari data yang baik. Karena itu, setiap kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Batam harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Data yang kami gunakan bukan hanya data administrasi, tetapi juga data yang berasal dari aspirasi masyarakat dan telah melalui proses validasi secara berjenjang,” ujar Firmansyah dikutip dari MCB pada hari ini.
Komitmen tersebut turut mendapat apresiasi di tingkat nasional. Pemko Batam berhasil masuk lima besar nominasi Askompsi Digital Leadership Government Awards (ADLGA) 2026 untuk kategori Sekretaris Daerah Kota.
Capaian itu menjadi pengakuan atas konsistensi Batam dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis data serta mempercepat digitalisasi layanan publik.
Firmansyah menambahkan, pendekatan data-driven government membuat penyusunan program pembangunan menjadi lebih presisi, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Tak hanya mendukung perencanaan pembangunan, digitalisasi juga diterapkan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.
Salah satu implementasi yang telah berjalan adalah pembayaran parkir menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Sistem pembayaran nontunai tersebut dinilai mampu mempermudah masyarakat sekaligus meningkatkan transparansi penerimaan daerah.
“Digitalisasi juga kami dorong untuk meningkatkan PAD. Pembayaran parkir melalui QRIS memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan transparansi dan akurasi penerimaan daerah sehingga potensi kebocoran dapat diminimalkan,” kata Firmansyah.
Melalui pemanfaatan teknologi digital di berbagai sektor, Pemko Batam berharap pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, akurat, dan efisien, sekaligus memperkuat kemampuan daerah dalam menggali potensi PAD secara optimal.(maq)
