edisiana.com – Krisis migran di Ceuta mulai merembet ke sepak bola. Situasi diplomatik antara Spanyol dan Maroko kini ikut mengancam rencana Piala Dunia 2030, yang sedianya digelar bersama oleh Spanyol, Maroko, dan Portugal.
Partai politik Sumar, salah satu mitra dalam pemerintahan Spanyol, telah mengajukan mosi untuk meminta peninjauan kembali terhadap model penyelenggaraan bersama Piala Dunia 2030 dengan Maroko. Langkah tersebut muncul setelah krisis migrasi di Ceuta, wilayah Spanyol yang berada di Afrika Utara.
Lebih dari 70.000 orang dilaporkan menyeberang menuju Ceuta dalam krisis yang berlangsung baru-baru ini. Situasi tersebut memicu ketegangan politik dan diplomatik antara Madrid dan Rabat.
Sumar menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi serius, terutama menyangkut persoalan hak asasi manusia dan hubungan politik antara kedua negara.
Mosi yang diajukan Sumar meminta pemerintah Spanyol meninjau kembali kesepakatan penyelenggaraan Piala Dunia 2030. Mereka juga mendorong adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan seluruh negara tuan rumah memenuhi standar hak asasi manusia yang ditetapkan FIFA.
Selain itu, menurut Express, Sumar menginginkan laporan yang transparan dan independen mengenai potensi risiko HAM yang berkaitan dengan penyelenggaraan turnamen di negara-negara tuan rumah.
Meski demikian, langkah politik tersebut belum berarti status Maroko sebagai tuan rumah otomatis dicabut. FIFA secara resmi telah menetapkan Maroko, Spanyol, dan Portugal sebagai tuan rumah Piala Dunia 2030, dengan tiga pertandingan perayaan seratus tahun digelar di Argentina, Paraguay, dan Uruguay.
Persoalan ini membuat Piala Dunia 2030 berada di tengah pusaran politik. Sumar menilai Maroko tidak seharusnya mendapatkan legitimasi internasional melalui ajang sebesar Piala Dunia apabila masih terdapat persoalan serius terkait hak asasi manusia dan penggunaan isu migrasi dalam hubungan diplomatik.
Di sisi lain, pemerintah Spanyol sebelumnya menegaskan komitmennya terhadap penyelenggaraan Piala Dunia 2030 sekaligus prinsip hak asasi manusia, keberlanjutan, dan inklusi sosial.
Kini, bola berada di tangan pemerintah Spanyol dan FIFA. Krisis Ceuta telah berubah menjadi persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar isu perbatasan. Masa depan kerja sama Spanyol dan Maroko di Piala Dunia 2030 ikut menjadi sorotan.(maq)
