edisiana.com — Tak menunggu lama setelah sorotan dari DPR RI, BP Batam langsung turun ke lapangan. Sebanyak 11 titik rawan banjir di berbagai wilayah Kota Batam menjadi sasaran inspeksi untuk memastikan penanganan dilakukan secara tepat dan terukur.
Peninjauan ini dipimpin langsung oleh Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, bersama Direktur Pembangunan Infrastruktur, Wulung Wardhana, serta jajaran terkait, 17 Juni 2026.
Langkah tersebut menunjukkan keseriusan BP Batam dalam menjadikan persoalan banjir sebagai salah satu prioritas utama di tengah pesatnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kota industri tersebut.
Untuk menyelaraskan langkah penanganan, BP Batam turut menggandeng Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Metra Dinata, beserta para camat dari wilayah yang terdampak.
Sebelas lokasi yang ditinjau mencakup sejumlah kawasan strategis, mulai dari Orchard Park di Batam Kota, Kampung Jabi, SDN 010 Nongsa, kawasan Sekupang, Batu Aji, Sagulung, hingga area depan Panbil Industrial Estate yang dalam beberapa waktu terakhir kerap mengalami genangan saat hujan deras.
Aksi cepat ini dilakukan sehari setelah Anggota Komisi VI DPR, Sturman Panjaitan, menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas drainase dalam Rapat Dengar Pendapat.
Menurutnya, laju pembangunan Batam harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur pengendali banjir yang memadai agar tidak menjadi hambatan bagi masyarakat maupun dunia usaha.
Mouris Limanto menegaskan bahwa pengecekan langsung di lapangan sangat penting untuk memahami akar persoalan secara menyeluruh sebelum menentukan langkah teknis yang akan diambil.
“Kami turun langsung untuk memastikan kondisi di lapangan karena setiap lokasi memiliki karakteristik persoalan yang berbeda. Penanganannya harus terukur, tepat sasaran, dan terkoordinasi,” ujar Mouris.
Ia menjelaskan bahwa respons cepat tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, yang menekankan pentingnya tindakan nyata dalam menjawab setiap persoalan masyarakat.
“Bapak Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Ibu Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, selalu menegaskan bahwa persoalan masyarakat tidak boleh berhenti pada pembahasan di ruang rapat. Setiap masukan, termasuk yang disampaikan DPR RI, harus segera diterjemahkan menjadi langkah nyata dan solusi di lapangan,” tegasnya.
Dari hasil peninjauan tersebut, BP Batam bersama Pemerintah Kota Batam mulai menyusun skema penanganan untuk masing-masing lokasi. Beberapa langkah yang dipersiapkan meliputi normalisasi saluran air, peningkatan kapasitas drainase, evaluasi pola aliran air, hingga penguatan kolaborasi teknis lintas instansi.
Melalui langkah ini, BP Batam berharap dapat menghadirkan sistem infrastruktur yang lebih andal, adaptif, dan berkelanjutan sehingga persoalan banjir dapat ditekan sekaligus mendukung pertumbuhan Batam sebagai kawasan investasi dan industri unggulan nasional.(*)
