Batam Jadi Titik Tumpu Utama Pemulihan Ekonomi Nasional

1046

Batam, edisiana.com – Wakil Ketua Komisi VI DPRD RI, Aria Bima Wikantyasa, mengatakan, sebagai daerah yang paling mudah untuk mengembangkan investasi di Indonesia, Batam menjadi titik tumpu utama dalam pemulihan ekonomi nasional, khususnya di sektor industri.

“Untuk itu, semua infrastruktur harus baik, jangan sampai pandemi Covid-19 membuat kita lengah,” kata Aria Bima dalam pertemuan dengan Ketua BP Batam, HM Rudi di Balairung Sari BP Batam, Batam Centre, Senin, 14 Desember 2020.

BACA JUGA:  Menteri Perdagangan Singapura Apresiasi Batam

Hadir juga Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, dan Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad.

Ia juga menambahkan, perbaikan dan peningkatan seluruh infrastruktur sebagai sarana penting mendukung investasi. Yang berkaitan dengan lahan, gas, listrik, pelabuhan, hingga bandara guna mengejar ketertinggalan Batam.

Aria menyarankan agar BP Batam merangkul Singapura yang berstatus sebagai investor terbesar, sebagai mitra strategis investasi, sehingga pola industri dan reputasi Batam yang baik dapat terus terbangun.

BACA JUGA:  Riau Siapkan Ro-Ro Dumai-Malaka

Pada kesempatan, Kepala BP Batam, Rudi, menyampaikan, BP Batam akan menindaklanjuti saran-saran yang telah diberikan oleh Komisi VI kepada BP Batam dalam waktu dekat.

“Ada regulasi yang harus kita selesaikan, meskipun telah berjalan. Bila regulasi tersebut bisa diselesaikan dalam waktu dekat, maka perubahan-perubahan yang disarankan oleh rekan-rekan Komisi VI DPR RI bisa kita laksanakan,” kata Rudi dalam siaran persnya, Selasa, 15 Desember 2020.

BACA JUGA:  BP Batam dan BIG Kolaborasi Pengolalaan Data Geospasial

Rudi, juga menjelaskan, pihaknya berharap Pemerintah Pusat dapat mendistribusikan vaksin Covid-19 ke daerah-daerah, termasuk ke Batam, guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi di Batam.

Selain dengan BP Batam, kunjungan kerja Komisi VI DPR RI, juga melakukan rapat kerja bersama dengan Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, PT Pelabuhan Indonesia I, PT Persero, Perusahaan Umum Bulog, dan Perusahaan Gas Negara.(maq)

BAGIKAN